Viral “Stop Bayar Pajak”, DPRD Jawa Tengah: Sesuaikan Kebijakan dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Isu ajakan “stop bayar pajak” yang sempat viral di media sosial memicu berbagai respons dari pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, DPRD Jawa Tengah meminta agar kebijakan perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Ajakan tersebut ramai diperbincangkan karena dinilai sebagai bentuk kekecewaan sebagian warga terhadap beban pajak dan denda yang dianggap memberatkan. Terutama bagi pemilik kendaraan yang menunggak bertahun-tahun, akumulasi denda bisa membengkak cukup besar.

Perlu Evaluasi dan Pendekatan Humanis

DPRD menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak, termasuk kemungkinan pemberian keringanan atau relaksasi. Pendekatan yang lebih humanis dinilai penting agar masyarakat tetap patuh tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Beberapa opsi kebijakan yang kerap dipertimbangkan antara lain:

• Program pemutihan denda pajak kendaraan
• Skema cicilan untuk tunggakan pajak
• Diskon pajak untuk periode tertentu
• Sosialisasi yang lebih masif soal manfaat pajak

Langkah-langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi tengah antara menjaga penerimaan daerah dan memahami kondisi ekonomi warga.

Pajak dan Pembangunan Daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap menegaskan bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk:

• Pembangunan infrastruktur jalan
• Perbaikan fasilitas publik
• Peningkatan layanan transportasi

Karena itu, ajakan untuk tidak membayar pajak secara massal tentu berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Masyarakat Butuh Kepastian

Fenomena viral ini juga menjadi sinyal bahwa masyarakat menginginkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap situasi ekonomi. Ketika daya beli melemah, beban administrasi dan denda yang tinggi bisa memicu resistensi.

DPRD mendorong dialog antara pemerintah provinsi, instansi terkait, dan masyarakat agar kebijakan pajak tidak hanya berorientasi pada target penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Viralnya ajakan “stop bayar pajak” menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu responsif terhadap kondisi riil masyarakat. DPRD Jawa Tengah menilai penyesuaian kebijakan, termasuk kemungkinan relaksasi pajak kendaraan, bisa menjadi jalan tengah agar kepatuhan tetap terjaga tanpa menambah tekanan ekonomi warga.

Sumber : danatotomacau.pro